6 KABUPATEN/KOTA + PEMPROV REKRUT CPNS: Solsel 100 Formasi

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan kuota seba­nyak 100 formasi CPNS tahun ini. Namun, malang bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat, Kabupaten Solsel tidak membuka formasi yang bisa ditempati oleh tamatan tersebut. Paling rendah, Pemkab Solsel membuka formasi bagi lulusan diploma tiga.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Solok Selatan Ismail menyebutkan, kabupaten yang baru dimekarkan sembilan tahun lalu kini menda­patkan kuota 100 CPNS dari pelamar umum,” sebutnya.

Akan tetapi, formasi yang akan dibuka belum ditetapkan. Untuk kejelasan formasi yang dibutuhkan, masih menunggu keputusan pusat. “Kami sudah mengusulkan formasi yang akan diterima, namun pasti­nya setelah 30 Agustus 2013, baru ada kejelasan,” terangnya.

Menurut Ismail, kuota yang didapatkan Kabupaten Solsel terlalu sedikit bila dibanding dengan kebutuhan pegawai saat ini. “Dalam analisis jabatan, kita masih kekurangan 2.800 orang pegawai. Sedangkan yang diterima dalam CPNS tahun ini hanya 100 orang,” tuturnya.

Jumlah tenaga honorer kategori dua hanya 1.084 orang, dan kategori satu hanya 272 orang. “Diangkatpun semua tenaga honorer ini menjadi CPNS maka Kabupaten Solsel masih juga kekurangan pegawai. Namun, penetapan jumlah kuota itu tidak kewenangan daerah. Kita hanya menerima pembagian dari pusat,” ungkapnya.

Ia menyinggung soal PTT Kate­gori Satu Kabupaten Solsel, bahwa sebanyak 272 orang kategori satu, dua orangnya sudah dinyatakan lulus. Hanya tinggal menunggu klarifikasi surat keputusan kepala dinas yang mengangkatnya pada 2005 lalu.

“Dua orang sudah dinyatakan lulus, tinggal lagi 270 orang kategori satu yang akan diperjuangkan. Mereka para kategori satu sudah mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (22/8) lalu,” ujar Ismail.

Hasil penyampaian aspirasi oleh honorer kategori satu yang mempertanyakan tentang pengang­katan mereka jadi CPNS, masih ada harapan. Kemenpan dan RB meminta persyaratan berupa pem­benaran/pernyataan bupati yang menyatakan pengangkatan mereka pada 1 Januari 2005.

”Hasil kunjungan PTT kategori satu ke Pemerintah Pusat, BKN dan Kemenpan dan RB bisa mema­hami kondisi Kabupaten Solsel. Karena itu, pihak BKN meminta kronologis pengangkatan honorer katergori satu dan perlengkapan administrasi lainnya. Karena memang, kantor bupati lama sudah terbakar bersama arsip sehingga banyak data yang hilang,” pung­kasnya. (h/wis/col)